Kawasan Hutan Hujan Tropis Indonesia dan Ancaman yang Mengintai

Creata Indonesia • Jul 16, 2021

Kawasan Hutan Hujan Tropis Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo1. Hutan hujan tropis merupakan sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh setiap negara merdeka di bumi ini. Keajaiban tata letak pada sekitar garis khatulistiwa menjadikan hutan hujan tropis sebagai rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai "farmasi terbesar dunia" karena hampir 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini. Ajaib bukan Indonesia dengan potensi hutan hujan tropis nya?

Hutan Hujan Tropis (Photo by Jeremy Zero on Unsplash)

Hamparan luas hutan hujan tropis yang mendominasi pulau besar Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu surga makhluk hidup dengan keragaman yang jauh melampaui Amerika dan Afrika. Tidak hanya sekadar untuk flora dan fauna, tetapi juga untuk penduduk asli dan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam di kedalaman hutan hujan tropis.


Hutan hujan tak hanya  memberikan kehidupan bagi makhluk yang menempatinya secara langsung. Layanan ekologis yang diberikan oleh hutan hujan merupakan salah satu penjaga kelangsungan ibu bumi. Layanan ekologis ini merupakan salah satu pilar yang menjaga keseimbangan bumi hingga detik ini. Hal ini, termasuk menyimpan ratusan milyar ton karbon, melindungi dari banjir dan kekeringan, menstabilkan tanah, mempengaruhi pola curah hujan, dan menyediakan rumah bagi satwa liar.


Hutan tropis sendiri mampu memproduksi oksigen atas 25-30 persen dari perputaran oksigen dunia dan menyimpan karbon sekitar 229-247 milyar ton karbon melalui fotosintesis; ia mempengaruhi pola curah hujan dan cuaca; siklus banjir dan kekeringan yang moderat; dan memfasilitasi siklus nutrisi; lebih tinggi daripada ekosistem lain. Karena terletak di daerah tropis, ia menerima banyak sinar matahari yang dikonversi menjadi energi oleh tanaman melalui proses fotosintesis.


Hutan hujan juga merupakan sumber dari banyak produk yang bermanfaat di mana masyarakat lokal bergantung pada hal tersebut. Dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari untuk makan dan minum, masih banyak masyarakat yang mengandalkan dari hasil hutan. Tidak hanya kebutuhan untuk makan dan minum tetapi juga hasil alam yang berlebih dimanfaatkan untuk proses yang memberikan keuntungan ekonomi secukupnya.  Masyarakat yang hidup dengan alam memiliki cara yang berbalut dalam tradisi dan budaya untuk bisa menjaga kehidupan hutan lestari tanpa merusak mengambil secara berlebih terhadap apa yang telah diberikan oleh alam. Pemanfaatan hasil bumi oleh penduduk lokal telah menjadi salah satu jalan hidup dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.


Namun hal ini telah menjadi sebuah gambaran yang sedikit banyak berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan yang serba cepat. Sentuhan teknologi, kebutuhan akan tempat tinggal yang terus meningkat dan kurangnya kesadaran manusia untuk hidup berkelanjutan dan selaras alam telah menggerogoti sedikit demi sedikit kawasan hutan hujan tropis di pulau besar Indonesia.


Praktik penebangan liar juga menjadi salah satu ancaman yang terus menjadikan kawasan hutan hujan Indonesia terancam. Ancaman lain yang juga tak kalah serius adalah deforestasi. Kegiatan yang dengan sengaja mengubah bentuk dan fungsi hutan untuk dialihkan menjadi wilayah pertanian, peternakan, atau menjadi perkotaan ini terus menjadi momok yang mengintai sisa kawasan hutan hujan di Indoneisa. Deforestasi tahunan Indonesia  pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektare dalam periode 1996 hingga 2000. Angka ini terus mengalami kenaikan dalam 20 tahun terakhir.

Ilustrasi kebakaran hutan (Photo by Matt Palmer on Unsplash)

Berbagai kebijakan juga telah dilakukan untuk mengantisipasi keadaan darurat terhadap kondisi hutan hujan di Indonesia. Kebijakan Presiden Jokowi, seperti pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui perbaikan peringatan dini dan antisipasi, dan mitigasi. Selain itu, dilakukan pengelolaan lahan gambut melalui moratorium izin baru dan pemanfaatan secara tepat lahan gambut serta pengaturan muka air tanah dengan teknik hidrologi. Upaya lainnya melalui penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal, termasuk penerapan efektif Sistem Jaminan Legalitas Hutan Indonesia yang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.


Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan salah satu penawaran yang diberikan oleh QSI Indonesia. QSI sebagai sebuah badan sertifikasi yang memiliki semangat untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia memberikan angin segar untuk mengajak masyarakat terlibat lebih dalam dan sadar terhadap pilihan yang bisa kita ciptakan terhadap kondisi hutan Indonesia.


Source :

  1. https://id.fsc.org/id-id/program-fsc-indonesia/hari-ini-aku-belajar-hiab/hutan-hujan-tropika
  2. https://www.forestdigest.com/detail/508/svlk-dihapus-demi-apa
By Muhammad Imam Taufik 24 Apr, 2024
Plastic pollution is not just an eyesore – it's a ticking time bomb for our marine ecosystems. Ocean-bound plastic (OBP) poses a particularly severe threat. The key to tackling this lies in understanding two distinct categories of OBP: commercially recyclable and non-commercially recyclable. Knowing this difference will guide our strategies to mitigate the harm caused by OBP before it's too late. Commercially Recyclable OBP: A Path to New Products Commercially recyclable OBP can be sold into existing recycling systems. The key factor is that the price obtained for the recycled material is enough to cover the costs of collecting the OBP in the first place. This economic viability depends heavily on local conditions. The local availability of recycling technology, transportation distances, the density of OBP at a collection site, and the presence of buyers (off-takers) all play a role in whether OBP can be successfully integrated into the recycling value chain. Non-Commercially Recyclable OBP: The Challenge Non-commercially recyclable OBP presents a more difficult problem. This type of OBP cannot be sold to recyclers for several potential reasons: Economics : The sale price may be far less than the cost of collection, making it financially unsustainable. Technical limitations : Current recycling technology may not be suitable for certain types of OBP. Contamination : The OBP may be too heavily degraded or mixed with other materials, making recycling difficult or impossible. Material Composition : Certain plastics are inherently non-recyclable based on their chemical structure. These types of OBP are sometimes referred to as "no value," "negative value," or "low value" materials, as their cleanup and disposal create a cost burden rather than an income source. It's essential to remember that what makes OBP commercially recyclable or not is highly dependent on the local situation. A specific type of plastic might be recyclable in a region with advanced infrastructure and robust recycling markets, yet remain non-commercially recyclable in an area with limited resources and less demand for recycled materials. Addressing the OBP crisis requires a two-pronged approach. For commercially recyclable OBP, expanding collection and recycling infrastructure is crucial. This will turn more waste into a resource, creating value within a circular economy. For non-commercially recyclable OBP, solutions are more complex. We need investment in new recycling technologies, research into alternative disposal methods, and policies focused on preventing this type of plastic from entering the environment in the first place. Understanding the difference between commercially and non-commercially recyclable OBP is a critical step in tackling ocean plastic pollution. It helps guide our efforts toward the most effective solutions in combating this persistent environmental problem. Learn about the OBP Certification Program and how it can benefit your business – visit our website or get in touch with us!
By Muhammad Imam Taufik 18 Apr, 2024
Kartini Day, celebrated annually on April 21st in Indonesia, honors Raden Adjeng Kartini, a pioneer of women's rights and education in the early 20th century. Her unwavering belief in the potential of women to shape society continues to inspire progress towards gender equality. As we reflect on Kartini's legacy, it's vital to recognize the ways women are leading the way in modern advancements – including the field of sustainability certification. Breaking Down Barriers Auditor role in sustainability certification is a critical position that examines an organization's impact on economic, social, and environmental factors – the three pillars of sustainability. Auditors assess how businesses manage resources, their effect on environment and communities, ethical supply chain practices, and adherence to sustainable standards. However, women remain underrepresented. QSI actively works to dismantle this barrier by providing women with the same opportunities and resources as their male counterparts. Leading the Charge in Gender Equality At QSI, we recognize that the path to a sustainable future is paved through equality. We firmly believe that women and men should have the same opportunities to shape a responsible and ethical world, which is why we are actively fostering a workplace where female sustainability auditors thrive. We actively promote a culture that empowers women auditors in several ways: Fair Hiring Practices QSI actively works to dismantle this barrier by implementing blind recruiting practices. This means resumes are reviewed without identifying information like gender, ensuring the selection process focuses solely on qualifications and experience. This approach allows talented women to be judged on their merits, increasing their chances of securing exciting opportunities as an Auditor. Equal Opportunity We ensure women have equal access to challenging assignments and leadership positions. Performance and qualifications are the sole criteria for advancement. Fostering Collaboration We cultivate an inclusive environment where women feel comfortable voicing their ideas and contributing to critical decision-making processes. Flexible Arrangements Support women in balancing work and family responsibilities by offering flexible work options and family-friendly policies. Benefits of a Gender-Balanced Workforce A workforce that reflects the diversity of the world brings a multitude of benefits. Here's how a gender-balanced team of Auditors strengthens QSI: Enhanced Decision-Making Diverse perspectives lead to richer discussions and a more comprehensive understanding of complex issues. Improved Client Service A diverse team of auditors can better relate to a wider range of clients, fostering stronger partnerships and a deeper understanding of their unique challenges and needs. Innovation and Creativity When diverse minds collaborate, innovation thrives. A gender-balanced team can spark new ideas and approaches, leading to a more dynamic and effective organization. Empowering women auditors is not just a matter of fairness; it's a strategic imperative for driving positive change in the sustainability landscape. By harnessing the talents and perspectives of women, we can strengthen the integrity and effectiveness of sustainability certification processes, ultimately contributing to a more resilient and equitable world for generations to come.  Let us continue to champion equality, diversity, and inclusion, not just on Kartini's Day, but every day, as we work towards a brighter and more sustainable future for all!
By Muhammad Imam Taufik 15 Apr, 2024
The image of a majestic whale entangled in plastic debris, or a sea turtle mistaking a plastic bag for a jellyfish, is a stark reminder of the growing crisis of ocean plastic pollution. Millions of tons of plastic waste enter our oceans each year, causing devastating consequences for marine ecosystems and ultimately, for ourselves. The fight against this plastic tide requires a multi-pronged approach, and at the very forefront stands a diverse group of individuals and organizations: the Ocean Bound Plastic (OBP) collectors. These dedicated entities play a critical role in intercepting plastic waste before it reaches our precious oceans, but their roles and responsibilities are as varied as the landscapes they operate in. By understanding this intricate network of collectors, we gain a deeper appreciation for the complex yet crucial efforts underway to protect our oceans. Collection Organization Lead the charge in OBP collection, responsible for organizing the systematic retrieval of OBP. These entities, whether companies or other organizations, stick to strict standards outlined in the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD). Small Collector While Collection Organizations handle large-scale collection, there's another important group: Small Collectors. These legal entities collect OBP and sell it to certified organizations under the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD) or the OBP Neutralization Services Provider Standard (OBP-NEU-STD). Independent Collector On a smaller scale are Independent Collectors, typically individuals or very small groups operating independently. Despite their modest size, Independent Collectors play a crucial role by collecting and selling smaller quantities of OBP, typically below 200 kilograms per day on a monthly average. Supplier Group These are a collaborative effort specifically designed for Small Collectors, which linked contractually to a certified organization, allow smaller entities to pool their resources and expertise. This collaborative approach makes OBP collection more accessible and efficient for smaller organizations, while ensuring adherence to OBP standards. Central to the effectiveness of these collection mechanisms are the standards set forth by the OBP Certification Program. By adhering to guidelines outlined in documents such as the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD), collectors ensure that their activities are not only effective but also environmentally responsible. These standards provide a framework for accountability, transparency, and continuous improvement within its ecosystem. If you're interested in learning more about how your organization can get involved in the OBP Certification Program, please visit our website or give us a call . See you, Qualizer !
Show More
Share by: