Pengusaha Ekspor Harus Tahu Tentang Kode HS Terbaru BTKI 2022

Zahrotul Oktaviani • Dec 16, 2022
Female successful entrepreneurs

Untuk para pelaku atau pengusaha ekspor pasti sudah tidak asing dengan istilah Harmonized Commodity Description and Coding System/Harmonized System (HS). HS ini berkaitan erat dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), selaku gerbang untuk perdagangan internasional. Jadi, setiap barang yang keluar atau masuk Indonesia tarif pajaknya berbeda, tergantung klasifikasinya.


Terbaru, pada April 2022 kemarin, Pemerintah Indonesia resmi mulai menerapkan kode HS baru, yaitu Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pembaruan ini diberlakukan mengingat terjadi amandemen HS 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017. Seperti yang diketahui, pembaharuan seperti ini dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali.

Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan RI

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26/2022 disebutkan struktur klasifikasi barang menggunakan 8 digit kode numerik, atau yang biasanya disebut sebagai pos tarif. Kode tersebut berdasarkan salinan HS yang dikeluarkan oleh World Customs Organization (WCO) dan AHTN.


Kalau menurut Ditjen Bea dan Cukai atau DJBC, perubahan mendasar dalam BTKI 2022 dibandingkan dengan BTKI 2017 ini ada pada catatan bagian, catatan bab dan subpos, serta struktur tarif. Perbedaan lainnya pada BTKI 2022 mencakup 99 bab dan 11.414 pos tarif, sedangkan BTKI 2017 hanya memuat 10.813 pos tarif.


Pembaruan ini juga dilakukan dengan tujuan menyesuaikan sistem klasifikasi barang dengan perubahan pola perdagangan maupun situasi global terkini. Pesatnya kemajuan teknologi membuat perdagangan global juga ikut semakin berkembang. Di sisi lain, inovasi-inovasi di dunia teknologi memunculkan beragam jenis dan macam produk atau barang yang belum diatur secara rinci dalam BTKI 2017.


Adapun penambahan subpos dalam BTKI 2022 dilakukan untuk menampung kepentingan strategis industri dan perdagangan Indonesia yang sebelumnya belum dicantumkan dalam BTKI 2017. Beberapa di antaranya adalah produk batik, tekstil, CPO, pertanian dan ikan dan produk perikanan. Ada juga penambahan terkait alat bantu pernapasan atau ventilator, hospital bed dan beberapa alat kesehatan. Tidak luput juga yang tengah ramai dibicarakan akhir-akhir ini yaitu industri kendaraan listrik, kendaraan bermotor, sepeda listrik dan produk sejenis itu.


Dengan adanya implementasi BTKI 2022, diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan internasional, caranya dengan mempermudah proses impor dan ekspor, serta proses pertukaran data. Tidak hanya itu, pembaruan BTKI 2022 juga disebut telah dirancang untuk mengakomodasi kelancaran arus barang sebagai bagian dari penataan ekosistem logistik nasional.

Untuk pengusaha yang fokus bisnisnya pada ekspor produk kayu, maka perlu memperhatikan baik-baik Bab 44, 47, 48 dan 94. Empat bab ini secara lengkap membahas seputar kebijakan dan pengaturan ekspor untuk kayu dan produk turunannya.


Bab 44, misalnya, fokus pada klasifikasi Kayu dan barang dari kayu; arang kayu. Di Bab 47 mengklasifikasikan Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas karbon yang dipulishak (sisa dan skrap). Pada Bab 48 menjelaskan tentang Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton. Sementara pada Bab 94 merupakan klasifikasi untuk Perabotan dan Prefabrikasi dari kayu.


Perbedaan antara BTKI 2017 dan 2022 untuk produk kayu-kayuan terletak pada pemilihan jenis kayunya, yang mana kini ditambah dengan opsi kayu tropis.


Bab 44

Bab 44 berisikan 21 pos yang berbeda dan dari catatan yang ada, setiap referensi untuk ‘kayu’ dalam pos yang ada juga berlaku untuk bambu dan bahan lainnya yang bersifat kayu. Payung, tongkat jalan, alas kaki atau bagiannya, arang kayu aktif dan perhiasan imitasi menjadi beberapa contoh yang tidak masuk di bab ini.


Bab 47

Di Bab 47 dijelaskan Pulp yang dimaksud terdiri dari serat selulosa yang diperoleh dari berbagai bahan nabati atau dari limbah tekstil yang berasal dari nabati. Pulp yang paling penting dalam perdagangan internasional adalah pulp kayu, yang disebut dengan pulp kayu mekanis, kimia, semi-kimia, maupun kimia-mekanis tergantung pada metode persiapannya. Biasanya, jenis kayu yang digunakan adalah pinus, spruce, poplar dan aspen, serta kayu yang lebih keras seperti eucalyptus, kastanye, beech dan kayu tropis tertentu. Pada Bab 47 ini terdapat 6 pos berbeda sesuai dengan metode persiapannya.


Bab 48

Bab 48 terdapat 23 pos berbeda yang membahas seputar kertas dan kertas karton. Di dalamnya dibahas berbagai jenis kertas, disesuaikan dengan bahan dasar, bentuk, serta proses pembuatannya.


Bab 94

Sementara dalam Bab 94 dijabarkan seputar perabotan, baik itu untuk keperluan tidur maupun papan nama iluminasi, serta bangunan prapabrikasi dalam 6 pos berbeda. Istilah bangunan prapabrikasi ini berarti bangunan yang dirampungkan di pabrik atau disiapkan sebagai elemen yang diajukan bersama untuk kemudian dirakit di tempat.


Bagi yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan atau mengetahui kode HS dan tarifnya, bisa langsung dicek melalui portal INSW milik Kementerian Keuangan, portal Inatrade dari Kementerian Perdagangan, atau menuju portal BTKI dari Ditjen Bea Cukai.


Buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut seputar ekspor produk kayu, syarat dan dokumen apa aja yang harus disiapkan, bisa banget kepoin QSI di link ini untuk tahu informasi lebih lanjut!

By Muhammad Imam Taufik 24 Apr, 2024
Plastic pollution is not just an eyesore – it's a ticking time bomb for our marine ecosystems. Ocean-bound plastic (OBP) poses a particularly severe threat. The key to tackling this lies in understanding two distinct categories of OBP: commercially recyclable and non-commercially recyclable. Knowing this difference will guide our strategies to mitigate the harm caused by OBP before it's too late. Commercially Recyclable OBP: A Path to New Products Commercially recyclable OBP can be sold into existing recycling systems. The key factor is that the price obtained for the recycled material is enough to cover the costs of collecting the OBP in the first place. This economic viability depends heavily on local conditions. The local availability of recycling technology, transportation distances, the density of OBP at a collection site, and the presence of buyers (off-takers) all play a role in whether OBP can be successfully integrated into the recycling value chain. Non-Commercially Recyclable OBP: The Challenge Non-commercially recyclable OBP presents a more difficult problem. This type of OBP cannot be sold to recyclers for several potential reasons: Economics : The sale price may be far less than the cost of collection, making it financially unsustainable. Technical limitations : Current recycling technology may not be suitable for certain types of OBP. Contamination : The OBP may be too heavily degraded or mixed with other materials, making recycling difficult or impossible. Material Composition : Certain plastics are inherently non-recyclable based on their chemical structure. These types of OBP are sometimes referred to as "no value," "negative value," or "low value" materials, as their cleanup and disposal create a cost burden rather than an income source. It's essential to remember that what makes OBP commercially recyclable or not is highly dependent on the local situation. A specific type of plastic might be recyclable in a region with advanced infrastructure and robust recycling markets, yet remain non-commercially recyclable in an area with limited resources and less demand for recycled materials. Addressing the OBP crisis requires a two-pronged approach. For commercially recyclable OBP, expanding collection and recycling infrastructure is crucial. This will turn more waste into a resource, creating value within a circular economy. For non-commercially recyclable OBP, solutions are more complex. We need investment in new recycling technologies, research into alternative disposal methods, and policies focused on preventing this type of plastic from entering the environment in the first place. Understanding the difference between commercially and non-commercially recyclable OBP is a critical step in tackling ocean plastic pollution. It helps guide our efforts toward the most effective solutions in combating this persistent environmental problem. Learn about the OBP Certification Program and how it can benefit your business – visit our website or get in touch with us!
By Muhammad Imam Taufik 18 Apr, 2024
Kartini Day, celebrated annually on April 21st in Indonesia, honors Raden Adjeng Kartini, a pioneer of women's rights and education in the early 20th century. Her unwavering belief in the potential of women to shape society continues to inspire progress towards gender equality. As we reflect on Kartini's legacy, it's vital to recognize the ways women are leading the way in modern advancements – including the field of sustainability certification. Breaking Down Barriers Auditor role in sustainability certification is a critical position that examines an organization's impact on economic, social, and environmental factors – the three pillars of sustainability. Auditors assess how businesses manage resources, their effect on environment and communities, ethical supply chain practices, and adherence to sustainable standards. However, women remain underrepresented. QSI actively works to dismantle this barrier by providing women with the same opportunities and resources as their male counterparts. Leading the Charge in Gender Equality At QSI, we recognize that the path to a sustainable future is paved through equality. We firmly believe that women and men should have the same opportunities to shape a responsible and ethical world, which is why we are actively fostering a workplace where female sustainability auditors thrive. We actively promote a culture that empowers women auditors in several ways: Fair Hiring Practices QSI actively works to dismantle this barrier by implementing blind recruiting practices. This means resumes are reviewed without identifying information like gender, ensuring the selection process focuses solely on qualifications and experience. This approach allows talented women to be judged on their merits, increasing their chances of securing exciting opportunities as an Auditor. Equal Opportunity We ensure women have equal access to challenging assignments and leadership positions. Performance and qualifications are the sole criteria for advancement. Fostering Collaboration We cultivate an inclusive environment where women feel comfortable voicing their ideas and contributing to critical decision-making processes. Flexible Arrangements Support women in balancing work and family responsibilities by offering flexible work options and family-friendly policies. Benefits of a Gender-Balanced Workforce A workforce that reflects the diversity of the world brings a multitude of benefits. Here's how a gender-balanced team of Auditors strengthens QSI: Enhanced Decision-Making Diverse perspectives lead to richer discussions and a more comprehensive understanding of complex issues. Improved Client Service A diverse team of auditors can better relate to a wider range of clients, fostering stronger partnerships and a deeper understanding of their unique challenges and needs. Innovation and Creativity When diverse minds collaborate, innovation thrives. A gender-balanced team can spark new ideas and approaches, leading to a more dynamic and effective organization. Empowering women auditors is not just a matter of fairness; it's a strategic imperative for driving positive change in the sustainability landscape. By harnessing the talents and perspectives of women, we can strengthen the integrity and effectiveness of sustainability certification processes, ultimately contributing to a more resilient and equitable world for generations to come.  Let us continue to champion equality, diversity, and inclusion, not just on Kartini's Day, but every day, as we work towards a brighter and more sustainable future for all!
By Muhammad Imam Taufik 15 Apr, 2024
The image of a majestic whale entangled in plastic debris, or a sea turtle mistaking a plastic bag for a jellyfish, is a stark reminder of the growing crisis of ocean plastic pollution. Millions of tons of plastic waste enter our oceans each year, causing devastating consequences for marine ecosystems and ultimately, for ourselves. The fight against this plastic tide requires a multi-pronged approach, and at the very forefront stands a diverse group of individuals and organizations: the Ocean Bound Plastic (OBP) collectors. These dedicated entities play a critical role in intercepting plastic waste before it reaches our precious oceans, but their roles and responsibilities are as varied as the landscapes they operate in. By understanding this intricate network of collectors, we gain a deeper appreciation for the complex yet crucial efforts underway to protect our oceans. Collection Organization Lead the charge in OBP collection, responsible for organizing the systematic retrieval of OBP. These entities, whether companies or other organizations, stick to strict standards outlined in the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD). Small Collector While Collection Organizations handle large-scale collection, there's another important group: Small Collectors. These legal entities collect OBP and sell it to certified organizations under the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD) or the OBP Neutralization Services Provider Standard (OBP-NEU-STD). Independent Collector On a smaller scale are Independent Collectors, typically individuals or very small groups operating independently. Despite their modest size, Independent Collectors play a crucial role by collecting and selling smaller quantities of OBP, typically below 200 kilograms per day on a monthly average. Supplier Group These are a collaborative effort specifically designed for Small Collectors, which linked contractually to a certified organization, allow smaller entities to pool their resources and expertise. This collaborative approach makes OBP collection more accessible and efficient for smaller organizations, while ensuring adherence to OBP standards. Central to the effectiveness of these collection mechanisms are the standards set forth by the OBP Certification Program. By adhering to guidelines outlined in documents such as the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD), collectors ensure that their activities are not only effective but also environmentally responsible. These standards provide a framework for accountability, transparency, and continuous improvement within its ecosystem. If you're interested in learning more about how your organization can get involved in the OBP Certification Program, please visit our website or give us a call . See you, Qualizer !
Show More
Share by: