KLHK Luncurkan Standar dan Pedoman Baru SVLK

Zahrotul Oktaviani • Mar 31, 2023
cover standar pedoman baru svlk

Bagi para pengusaha kayu dan hutan yang ingin memasarkan produk-produknya secara lebih luas pasti tidak asing dengan SVLK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum lama ini mengumumkan standar dan pedoman pelaksanaan baru terkait Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.


Peraturan baru tersebut ditetapkan pada 14 Desember 2022 dan mulai diterapkan pada 1 Maret lalu. Adapun pedoman semula yang mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berlaku sejak 2 Desember 2020, secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku.

pameran jiffina 2023 svlk

Meski terjadi perubahan nama dan beberapa pedoman keterlacakan di dalamnya, tetapi hal ini tidak mengubah tujuan pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Sistem ini merupakan alat untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.


Adapun sistem tersebut mencakup semua simpul produksi hasil hutan, mulai dari hulu, hilir, hingga pasar atau konsumen. Di sisi lain, berubahnya pedoman SVLK ini diprakarsai oleh keinginan pemerintah untuk tidak hanya mengedepankan legalitas, tetapi juga menjaga aspek kelestarian atau sustainability dan keberterimaan produk ekspor.

new rules inscription white card paper sheet

Dasar hukum perubahan sistem dan pedoman SVLK
Perubahan ini muncul berdasarkan mandat dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 172, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.


Dalam Pasal 217 ayat (2) disebutkan untuk menjaga kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, maka dilakukan melalui SVLK. Selain itu, terdapat Pasal 234 yang menyebut standar dan pedoman sistem baru ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) atas nama Menteri, yang menjadi dasar lahirnya SK.9895/2022 ini.

Alasan perubahan pedoman

Dari penjelasan KLHK, alasan perbaikan sistem ini adalah untuk mencapai tujuan utama keberterimaan pasar dengan menjaga prinsip keterlacakan, transparansi dan kredibilitas tetap tercapai.

agus justianto dirjen pengelolaan hutan lestari

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, dalam penjelasannya menyebut perubahan ini juga dilakukan untuk lebih menekankan aspek kelestarian dalam SVLK. Setidaknya, ia menyebut ada tiga poin utama dari standar dan pedoman baru SVLK tersebut.

  1. Sistem yang baru dibuat untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi dan keterlacakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan geolokasi.
  2. Pedoman baru ini juga dirancang untuk menjaga pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dengan memperhatikan aspek kelestarian berdasarkan fungsinya.
  3. Dalam logo yang ditampilkan nantinya berubah dari ‘Indonesian Legal Wood’ menjadi ‘SVLK Indonesia’, serta penambahan kata ‘kelestarian’ bagi produk yang  berasal dari sumber yang lestari.
logo lama dan baru svlk

Pemberlakuan standar dan pedoman baru

Berdasarkan timeline yang ditetapkan oleh KLHK, aturan baru SVLK telah ditetapkan sejak 14 Desember 2022 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2023. Saat ini, Lembaga Sertifikasi yang sebelumnya telah mendapatkan penetapan dari KAN, harus beralih dari status LP-PHPL atau LVLK menjadi LPVI (Lembaga Penilai & Verifikasi Independen) paling lambat 15 Juni 2023, sebelum dapat melakukan kegiatan audit menggunakan standar dan pedoman SVLK terbaru (SK 9895/2022).


Panduan kegiatan audit dalam proses transisi ini antara lain:

timeline klhk menurut sk 9895
  1. Kegiatan Audit Sertifikasi Awal, Penilikan, dan Re-sertifikasi yang dilakukan sebelum tanggal 1 Maret 2023, masih dapat menggunakan acuan pedoman SK.62/2020;
  2. Kegiatan Audit Penilikan dan Re-sertifikasi yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Maret - 15 Juni 2023, yang dilakukan oleh LP-PHPL atau LVLK yang belum beralih menjadi LPVI, masih dapat menggunakan acuan pedoman SK.62/2020; 
  3. Kegiatan Audit Sertifikasi Awal yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Maret - 15 Juni 2023, harus sudah menggunakan acuan pedoman SK.9895/2022, dengan catatan LP-PHPL atau LVLK juga harus telah beralih menjadi LPVI.


PT Qualitas Sertifikasi Indonesia sebagai salah satu Lembaga Sertifikasi yang terdaftar dan aktif menyediakan layanan sertifikasi SVLK, hingga saat ini juga terus melakukan pembaruan selaras dengan aturan baru dari KLHK. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar pedoman baru SVLK maupun ruang lingkupnya secara mendalam, silahkan unduh brosur kami atau klik link berikut.

By Muhammad Imam Taufik 24 Apr, 2024
Plastic pollution is not just an eyesore – it's a ticking time bomb for our marine ecosystems. Ocean-bound plastic (OBP) poses a particularly severe threat. The key to tackling this lies in understanding two distinct categories of OBP: commercially recyclable and non-commercially recyclable. Knowing this difference will guide our strategies to mitigate the harm caused by OBP before it's too late. Commercially Recyclable OBP: A Path to New Products Commercially recyclable OBP can be sold into existing recycling systems. The key factor is that the price obtained for the recycled material is enough to cover the costs of collecting the OBP in the first place. This economic viability depends heavily on local conditions. The local availability of recycling technology, transportation distances, the density of OBP at a collection site, and the presence of buyers (off-takers) all play a role in whether OBP can be successfully integrated into the recycling value chain. Non-Commercially Recyclable OBP: The Challenge Non-commercially recyclable OBP presents a more difficult problem. This type of OBP cannot be sold to recyclers for several potential reasons: Economics : The sale price may be far less than the cost of collection, making it financially unsustainable. Technical limitations : Current recycling technology may not be suitable for certain types of OBP. Contamination : The OBP may be too heavily degraded or mixed with other materials, making recycling difficult or impossible. Material Composition : Certain plastics are inherently non-recyclable based on their chemical structure. These types of OBP are sometimes referred to as "no value," "negative value," or "low value" materials, as their cleanup and disposal create a cost burden rather than an income source. It's essential to remember that what makes OBP commercially recyclable or not is highly dependent on the local situation. A specific type of plastic might be recyclable in a region with advanced infrastructure and robust recycling markets, yet remain non-commercially recyclable in an area with limited resources and less demand for recycled materials. Addressing the OBP crisis requires a two-pronged approach. For commercially recyclable OBP, expanding collection and recycling infrastructure is crucial. This will turn more waste into a resource, creating value within a circular economy. For non-commercially recyclable OBP, solutions are more complex. We need investment in new recycling technologies, research into alternative disposal methods, and policies focused on preventing this type of plastic from entering the environment in the first place. Understanding the difference between commercially and non-commercially recyclable OBP is a critical step in tackling ocean plastic pollution. It helps guide our efforts toward the most effective solutions in combating this persistent environmental problem. Learn about the OBP Certification Program and how it can benefit your business – visit our website or get in touch with us!
By Muhammad Imam Taufik 18 Apr, 2024
Kartini Day, celebrated annually on April 21st in Indonesia, honors Raden Adjeng Kartini, a pioneer of women's rights and education in the early 20th century. Her unwavering belief in the potential of women to shape society continues to inspire progress towards gender equality. As we reflect on Kartini's legacy, it's vital to recognize the ways women are leading the way in modern advancements – including the field of sustainability certification. Breaking Down Barriers Auditor role in sustainability certification is a critical position that examines an organization's impact on economic, social, and environmental factors – the three pillars of sustainability. Auditors assess how businesses manage resources, their effect on environment and communities, ethical supply chain practices, and adherence to sustainable standards. However, women remain underrepresented. QSI actively works to dismantle this barrier by providing women with the same opportunities and resources as their male counterparts. Leading the Charge in Gender Equality At QSI, we recognize that the path to a sustainable future is paved through equality. We firmly believe that women and men should have the same opportunities to shape a responsible and ethical world, which is why we are actively fostering a workplace where female sustainability auditors thrive. We actively promote a culture that empowers women auditors in several ways: Fair Hiring Practices QSI actively works to dismantle this barrier by implementing blind recruiting practices. This means resumes are reviewed without identifying information like gender, ensuring the selection process focuses solely on qualifications and experience. This approach allows talented women to be judged on their merits, increasing their chances of securing exciting opportunities as an Auditor. Equal Opportunity We ensure women have equal access to challenging assignments and leadership positions. Performance and qualifications are the sole criteria for advancement. Fostering Collaboration We cultivate an inclusive environment where women feel comfortable voicing their ideas and contributing to critical decision-making processes. Flexible Arrangements Support women in balancing work and family responsibilities by offering flexible work options and family-friendly policies. Benefits of a Gender-Balanced Workforce A workforce that reflects the diversity of the world brings a multitude of benefits. Here's how a gender-balanced team of Auditors strengthens QSI: Enhanced Decision-Making Diverse perspectives lead to richer discussions and a more comprehensive understanding of complex issues. Improved Client Service A diverse team of auditors can better relate to a wider range of clients, fostering stronger partnerships and a deeper understanding of their unique challenges and needs. Innovation and Creativity When diverse minds collaborate, innovation thrives. A gender-balanced team can spark new ideas and approaches, leading to a more dynamic and effective organization. Empowering women auditors is not just a matter of fairness; it's a strategic imperative for driving positive change in the sustainability landscape. By harnessing the talents and perspectives of women, we can strengthen the integrity and effectiveness of sustainability certification processes, ultimately contributing to a more resilient and equitable world for generations to come.  Let us continue to champion equality, diversity, and inclusion, not just on Kartini's Day, but every day, as we work towards a brighter and more sustainable future for all!
By Muhammad Imam Taufik 15 Apr, 2024
The image of a majestic whale entangled in plastic debris, or a sea turtle mistaking a plastic bag for a jellyfish, is a stark reminder of the growing crisis of ocean plastic pollution. Millions of tons of plastic waste enter our oceans each year, causing devastating consequences for marine ecosystems and ultimately, for ourselves. The fight against this plastic tide requires a multi-pronged approach, and at the very forefront stands a diverse group of individuals and organizations: the Ocean Bound Plastic (OBP) collectors. These dedicated entities play a critical role in intercepting plastic waste before it reaches our precious oceans, but their roles and responsibilities are as varied as the landscapes they operate in. By understanding this intricate network of collectors, we gain a deeper appreciation for the complex yet crucial efforts underway to protect our oceans. Collection Organization Lead the charge in OBP collection, responsible for organizing the systematic retrieval of OBP. These entities, whether companies or other organizations, stick to strict standards outlined in the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD). Small Collector While Collection Organizations handle large-scale collection, there's another important group: Small Collectors. These legal entities collect OBP and sell it to certified organizations under the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD) or the OBP Neutralization Services Provider Standard (OBP-NEU-STD). Independent Collector On a smaller scale are Independent Collectors, typically individuals or very small groups operating independently. Despite their modest size, Independent Collectors play a crucial role by collecting and selling smaller quantities of OBP, typically below 200 kilograms per day on a monthly average. Supplier Group These are a collaborative effort specifically designed for Small Collectors, which linked contractually to a certified organization, allow smaller entities to pool their resources and expertise. This collaborative approach makes OBP collection more accessible and efficient for smaller organizations, while ensuring adherence to OBP standards. Central to the effectiveness of these collection mechanisms are the standards set forth by the OBP Certification Program. By adhering to guidelines outlined in documents such as the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD), collectors ensure that their activities are not only effective but also environmentally responsible. These standards provide a framework for accountability, transparency, and continuous improvement within its ecosystem. If you're interested in learning more about how your organization can get involved in the OBP Certification Program, please visit our website or give us a call . See you, Qualizer !
Show More
Share by: