Perhatikan Alur Sertifikasi SVLK Sesuai Pedoman Baru

Zahrotul Oktaviani • May 02, 2023
Alur Sertifikasi SVLK sesuai Pedoman Baru

Sertifikasi terkait keabsahan kayu atau Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) merupakan hal penting dan harus diketahui oleh setiap eksportir atau pengusaha kayu Indonesia. Dokumen penting ini wajib, untuk memastikan semua kayu dan produk yang diperdagangkan memiliki status legal yang jelas, dapat ditelusur, serta menggunakan bahan baku yang lestari.


Baru-baru ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan pedoman baru pelaksanaan SVLK. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.


Meski terjadi perubahan nama dan beberapa pedoman keterlacakan di dalamnya, tetapi hal ini tidak mengubah tujuan pemerintah mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Sistem ini merupakan alat untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.


Dari sejumlah penyesuaian yang ada dalam pedoman baru tersebut, tipe auditnya tidak banyak mengalami perubahan, yaitu audit sertifikasi awal, audit penilikan, audit re-sertifikasi dan audit khusus (jika diperlukan).


Adapun poin penting pelaksanaan sertifikasi berdasarkan standar terbaru ini ada pada audit tahap 1, yang harus dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI). Hal ini bertujuan untuk mengecek kesiapan dokumentasi Auditee/Klien dan memastikan proses produksi sudah dilakukan sebelum dilakukan audit lapangan (audit tahap 2).


Berikut ini penjelasan singkat mengenai tipe-tipe sertifikasi/audit:


Audit Sertifikasi Awal

Tahap audit sertifikasi awal merupakan rangkaian kegiatan penilaian awal (tahun pertama) kepada Auditee/Klien, yang berkaitan dengan pemenuhan atas peraturan SVLK yang berlaku.


Adapun tahapan audit sertifikasi awal ini terdiri dari:

  • Permohonan pengajuan sertifikasi;
  • Kajian permohonan;
  • Persetujuan atau penolakan permohonan;
  • Penandatanganan kontrak perjanjian sertifikasi;
  • Perencanaan audit;
  • Pengumuman publik rencana audit;
  • Pelaksanaan audit tahap 1 (dokumentasi);
  • Pelaksanaan audit tahap 2 (kunjungan lapangan);
  • Pelaporan audit;
  • Pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat (jika lulus sertifikasi); dan
  • Pengumuman publik hasil sertifikasi.


Audit Penilikan

Tahap ini berupa rangkaian monitoring kinerja pemegang S-Legalitas, yang dilakukan oleh LPVI terhadap Auditee/Klien. Periode penilikan ini disesuaikan dengan ruang lingkup S-Legalitas auditee/klien tersebut.


Langkah ini juga diperlukan untuk memverifikasi bahwa kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemegang S-Legalitas telah taat dan memenuhi standar dan pedoman yang berlaku.


Tahapan proses audit penilikan ini antara lain:

  • Pemberitahuan kepada pemegang S-Legalitas;
  • Perencanaan audit penilikan;
  • Pengumuman publik rencana audit penilikan;
  • Pelaksanaan audit tahap 1 (dokumentasi);
  • Pelaksanaan audit penilikan;
  • Laporan hasil hasil penilikan;
  • Pengambilan keputusan;
  • Pemberitahuan hasil penilikan; dan
  • Pengumuman publik hasil audit penilikan


Audit Re-sertifikasi

Audit sertifikasi kembali atau re-sertifikasi merupakan penilaian atau verifikasi yang direncanakan dan dilaksanakan, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pemenuhan seluruh persyaratan secara berkelanjutan terhadap suatu institusi, organisasi, atau lembaga tersertifikasi, serta memperbaharui masa berlaku S-Legalitas yang habis. Untuk tahapan prosesnya sama dengan kegiatan sertifikasi awal.


Audit khusus (jika diperlukan)

Audit khusus adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginvestigasi keberatan/keluhan, berkaitan dengan perubahan yang signifikan, atau tindak lanjut dari Klien yang dibekukan sertifikasinya. Pelaksanaan audit khusus atau audit tiba-tiba ini dilakukan untuk memverifikasi sejumlah hal, yaitu:

  • Ketidaksesuaian pemenuhan standar Legalitas yang dilakukan Klien. Hal ini berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen atau hasil monitoring yang dilakukan instansi pemerintah, setelah dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) oleh PT QSI;
  • Pemenuhan standar Legalitas sebagai tindak lanjut kepada Klien yang dibekukan sertifikasinya;
  • Terjadi perubahan yang signifikan yang memengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas usaha, seperti perubahan ruang lingkup;
  • Klien menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-Legalitas; dan/atau
  • Atas permintaan Klien itu sendiri.


Adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk audit khusus ini adalah:

  • Pemberitahuan kepada pemegang S-Legalitas atas rencana audit khusus;
  • Perencanaan audit khusus;
  • Pengumuman publik rencana audit khusus;
  • Pelaksanaan audit khusus;
  • Pengambilan keputusan;
  • Pemberitahuan hasil audit khusus; dan
  • Pengumuman publik hasil audit khusus.


PT Qualitas Sertifikasi Indonesia sebagai salah satu Lembaga Sertifikasi yang terdaftar dan aktif menyediakan layanan sertifikasi SVLK, terus melakukan pembaruan selaras dengan aturan baru dari KLHK. Melalui website dan media sosial, kami terus berusaha membagikan informasi terbaru seputar SVLK.


Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pedoman baru SVLK maupun ruang lingkupnya secara mendalam, bisa langsung menuju halaman sertifikasi SVLK atau menghubungi kontak yang tersedia.

By Muhammad Imam Taufik 24 Apr, 2024
Plastic pollution is not just an eyesore – it's a ticking time bomb for our marine ecosystems. Ocean-bound plastic (OBP) poses a particularly severe threat. The key to tackling this lies in understanding two distinct categories of OBP: commercially recyclable and non-commercially recyclable. Knowing this difference will guide our strategies to mitigate the harm caused by OBP before it's too late. Commercially Recyclable OBP: A Path to New Products Commercially recyclable OBP can be sold into existing recycling systems. The key factor is that the price obtained for the recycled material is enough to cover the costs of collecting the OBP in the first place. This economic viability depends heavily on local conditions. The local availability of recycling technology, transportation distances, the density of OBP at a collection site, and the presence of buyers (off-takers) all play a role in whether OBP can be successfully integrated into the recycling value chain. Non-Commercially Recyclable OBP: The Challenge Non-commercially recyclable OBP presents a more difficult problem. This type of OBP cannot be sold to recyclers for several potential reasons: Economics : The sale price may be far less than the cost of collection, making it financially unsustainable. Technical limitations : Current recycling technology may not be suitable for certain types of OBP. Contamination : The OBP may be too heavily degraded or mixed with other materials, making recycling difficult or impossible. Material Composition : Certain plastics are inherently non-recyclable based on their chemical structure. These types of OBP are sometimes referred to as "no value," "negative value," or "low value" materials, as their cleanup and disposal create a cost burden rather than an income source. It's essential to remember that what makes OBP commercially recyclable or not is highly dependent on the local situation. A specific type of plastic might be recyclable in a region with advanced infrastructure and robust recycling markets, yet remain non-commercially recyclable in an area with limited resources and less demand for recycled materials. Addressing the OBP crisis requires a two-pronged approach. For commercially recyclable OBP, expanding collection and recycling infrastructure is crucial. This will turn more waste into a resource, creating value within a circular economy. For non-commercially recyclable OBP, solutions are more complex. We need investment in new recycling technologies, research into alternative disposal methods, and policies focused on preventing this type of plastic from entering the environment in the first place. Understanding the difference between commercially and non-commercially recyclable OBP is a critical step in tackling ocean plastic pollution. It helps guide our efforts toward the most effective solutions in combating this persistent environmental problem. Learn about the OBP Certification Program and how it can benefit your business – visit our website or get in touch with us!
By Muhammad Imam Taufik 18 Apr, 2024
Kartini Day, celebrated annually on April 21st in Indonesia, honors Raden Adjeng Kartini, a pioneer of women's rights and education in the early 20th century. Her unwavering belief in the potential of women to shape society continues to inspire progress towards gender equality. As we reflect on Kartini's legacy, it's vital to recognize the ways women are leading the way in modern advancements – including the field of sustainability certification. Breaking Down Barriers Auditor role in sustainability certification is a critical position that examines an organization's impact on economic, social, and environmental factors – the three pillars of sustainability. Auditors assess how businesses manage resources, their effect on environment and communities, ethical supply chain practices, and adherence to sustainable standards. However, women remain underrepresented. QSI actively works to dismantle this barrier by providing women with the same opportunities and resources as their male counterparts. Leading the Charge in Gender Equality At QSI, we recognize that the path to a sustainable future is paved through equality. We firmly believe that women and men should have the same opportunities to shape a responsible and ethical world, which is why we are actively fostering a workplace where female sustainability auditors thrive. We actively promote a culture that empowers women auditors in several ways: Fair Hiring Practices QSI actively works to dismantle this barrier by implementing blind recruiting practices. This means resumes are reviewed without identifying information like gender, ensuring the selection process focuses solely on qualifications and experience. This approach allows talented women to be judged on their merits, increasing their chances of securing exciting opportunities as an Auditor. Equal Opportunity We ensure women have equal access to challenging assignments and leadership positions. Performance and qualifications are the sole criteria for advancement. Fostering Collaboration We cultivate an inclusive environment where women feel comfortable voicing their ideas and contributing to critical decision-making processes. Flexible Arrangements Support women in balancing work and family responsibilities by offering flexible work options and family-friendly policies. Benefits of a Gender-Balanced Workforce A workforce that reflects the diversity of the world brings a multitude of benefits. Here's how a gender-balanced team of Auditors strengthens QSI: Enhanced Decision-Making Diverse perspectives lead to richer discussions and a more comprehensive understanding of complex issues. Improved Client Service A diverse team of auditors can better relate to a wider range of clients, fostering stronger partnerships and a deeper understanding of their unique challenges and needs. Innovation and Creativity When diverse minds collaborate, innovation thrives. A gender-balanced team can spark new ideas and approaches, leading to a more dynamic and effective organization. Empowering women auditors is not just a matter of fairness; it's a strategic imperative for driving positive change in the sustainability landscape. By harnessing the talents and perspectives of women, we can strengthen the integrity and effectiveness of sustainability certification processes, ultimately contributing to a more resilient and equitable world for generations to come.  Let us continue to champion equality, diversity, and inclusion, not just on Kartini's Day, but every day, as we work towards a brighter and more sustainable future for all!
By Muhammad Imam Taufik 15 Apr, 2024
The image of a majestic whale entangled in plastic debris, or a sea turtle mistaking a plastic bag for a jellyfish, is a stark reminder of the growing crisis of ocean plastic pollution. Millions of tons of plastic waste enter our oceans each year, causing devastating consequences for marine ecosystems and ultimately, for ourselves. The fight against this plastic tide requires a multi-pronged approach, and at the very forefront stands a diverse group of individuals and organizations: the Ocean Bound Plastic (OBP) collectors. These dedicated entities play a critical role in intercepting plastic waste before it reaches our precious oceans, but their roles and responsibilities are as varied as the landscapes they operate in. By understanding this intricate network of collectors, we gain a deeper appreciation for the complex yet crucial efforts underway to protect our oceans. Collection Organization Lead the charge in OBP collection, responsible for organizing the systematic retrieval of OBP. These entities, whether companies or other organizations, stick to strict standards outlined in the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD). Small Collector While Collection Organizations handle large-scale collection, there's another important group: Small Collectors. These legal entities collect OBP and sell it to certified organizations under the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD) or the OBP Neutralization Services Provider Standard (OBP-NEU-STD). Independent Collector On a smaller scale are Independent Collectors, typically individuals or very small groups operating independently. Despite their modest size, Independent Collectors play a crucial role by collecting and selling smaller quantities of OBP, typically below 200 kilograms per day on a monthly average. Supplier Group These are a collaborative effort specifically designed for Small Collectors, which linked contractually to a certified organization, allow smaller entities to pool their resources and expertise. This collaborative approach makes OBP collection more accessible and efficient for smaller organizations, while ensuring adherence to OBP standards. Central to the effectiveness of these collection mechanisms are the standards set forth by the OBP Certification Program. By adhering to guidelines outlined in documents such as the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD), collectors ensure that their activities are not only effective but also environmentally responsible. These standards provide a framework for accountability, transparency, and continuous improvement within its ecosystem. If you're interested in learning more about how your organization can get involved in the OBP Certification Program, please visit our website or give us a call . See you, Qualizer !
Show More
Share by: