Angin Segar SVLK untuk Hutan Lestari Indonesia

Creata Indonesia • Jul 16, 2021

Pernahkah kamu mendengar tentang Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu atau yang biasa disingkat dengan SVLK?. Indonesia menerapkan SVLK untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Hal ini merupakan salah satu solusi dari maraknya penebangan hutan secara liar di Indonesia. Penebagan hutan liar ini berdampak buruk pada banyak sektor. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sulitnya melacak kondisi perhutanan Indonesia secara berkelanjutan yang terus berkurang secara drastis. Sedikit banyak, kondisi ini menyudutkan posisi Indonesia di mata dunia Internasional.

Ancaman krisis iklim menjadi salah satu kampanye dan isu hangat di berbagai belahan dunia. Dampak perubahan iklim yang semakin nyata mendorong kita untuk berpikir ulang. Apa saja hal yang hilang dan berubah dari pilar penyangga keseimbangan bumi hingga mencapai titik krisis. Pemanasan global, efek rumah kaca, dan peningkatan emisi menjadi 3 faktor utama yang menggeser keseimbangan iklim. Pemanasan global yang dipicu oleh berkurangnya luas hutan dalam jumlah yang sangat signifikan.


Laporan terbaru World Research Institute (WRI) dan Global Forest Watch menunjukkan, dunia kehilangan 12,2 juta hektar tutupan pohon di daerah tropis pada 2020. Data yang dihimpun University of Maryland ini mencatat sekitar 4,2 juta hektar atau seluas negara Belanda, merupakan hutan primer tropis penyimpanan karbon dan keragaman hayati. Indonesia, menduduki peringkat  negara keempat yang kehilangan hutan tropis paling banyak setelah Brazil, Kongo dan Bolivia. Deforestasi untuk komoditas tertentu jadi pemicu kehilangan tutupan hutan baik primer maupun tropis sekunder, di Amerika Latin dan Asia Tenggara.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar melingkupi seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di sepanjang rantai pasokan kayu, mulai dari kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, penjualan, pembelian, hingga pemanfaatan kayu secara ilegal. Sementara itu, penebangan hutan secara ilegal meliputi penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah atau dengan izin yang sah namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.


Kayu yang digunakan tanpa izin ini kemudian beredar dari hulu hingga ke hilir. Akibatnya, beberapa pasar seperti Eropa dan Amerika meragukan kualitas dan kondisi kayu atau produk kayu yang dipasarkan.  Di sinilah SVLK muncul sebagai salah satu solusi yang bisa dipertanggungjawabkan.


Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. SVLK disusun bersama oleh sejumlah pihak (para pihak). SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati para pihak.


Qualitas Sertifikasi Indonesia melihat peluang ini sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan martabat bangsa dalam kesadaran terhadap pelestarian hutan. Pengelolaan yang berkelanjutan dan terstandar, menjadi salah satu gagasan dari QSI. Para pengrajin produk kayu yang berasal dari Indonesia bisa mendapatkan izin dan hak legal atas produknya untuk dipasarkan baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini mendorong nilai ekspor produk juga menyadarkan masyarakat, tidak hanya pelaku ekonomi untuk lebih mengenal produk hingga detail terkecil dari setiap usaha dan produknya. Bertanggung jawab terhadap proses melalui
SVLK memberikan oase di tengah gersangnya nama Indonesia di mata dunia dalam pertanggungjawaban terhadap produk kayu dengan kualitas yang sebanding.


By Muhammad Imam Taufik 24 Apr, 2024
Plastic pollution is not just an eyesore – it's a ticking time bomb for our marine ecosystems. Ocean-bound plastic (OBP) poses a particularly severe threat. The key to tackling this lies in understanding two distinct categories of OBP: commercially recyclable and non-commercially recyclable. Knowing this difference will guide our strategies to mitigate the harm caused by OBP before it's too late. Commercially Recyclable OBP: A Path to New Products Commercially recyclable OBP can be sold into existing recycling systems. The key factor is that the price obtained for the recycled material is enough to cover the costs of collecting the OBP in the first place. This economic viability depends heavily on local conditions. The local availability of recycling technology, transportation distances, the density of OBP at a collection site, and the presence of buyers (off-takers) all play a role in whether OBP can be successfully integrated into the recycling value chain. Non-Commercially Recyclable OBP: The Challenge Non-commercially recyclable OBP presents a more difficult problem. This type of OBP cannot be sold to recyclers for several potential reasons: Economics : The sale price may be far less than the cost of collection, making it financially unsustainable. Technical limitations : Current recycling technology may not be suitable for certain types of OBP. Contamination : The OBP may be too heavily degraded or mixed with other materials, making recycling difficult or impossible. Material Composition : Certain plastics are inherently non-recyclable based on their chemical structure. These types of OBP are sometimes referred to as "no value," "negative value," or "low value" materials, as their cleanup and disposal create a cost burden rather than an income source. It's essential to remember that what makes OBP commercially recyclable or not is highly dependent on the local situation. A specific type of plastic might be recyclable in a region with advanced infrastructure and robust recycling markets, yet remain non-commercially recyclable in an area with limited resources and less demand for recycled materials. Addressing the OBP crisis requires a two-pronged approach. For commercially recyclable OBP, expanding collection and recycling infrastructure is crucial. This will turn more waste into a resource, creating value within a circular economy. For non-commercially recyclable OBP, solutions are more complex. We need investment in new recycling technologies, research into alternative disposal methods, and policies focused on preventing this type of plastic from entering the environment in the first place. Understanding the difference between commercially and non-commercially recyclable OBP is a critical step in tackling ocean plastic pollution. It helps guide our efforts toward the most effective solutions in combating this persistent environmental problem. Learn about the OBP Certification Program and how it can benefit your business – visit our website or get in touch with us!
By Muhammad Imam Taufik 18 Apr, 2024
Kartini Day, celebrated annually on April 21st in Indonesia, honors Raden Adjeng Kartini, a pioneer of women's rights and education in the early 20th century. Her unwavering belief in the potential of women to shape society continues to inspire progress towards gender equality. As we reflect on Kartini's legacy, it's vital to recognize the ways women are leading the way in modern advancements – including the field of sustainability certification. Breaking Down Barriers Auditor role in sustainability certification is a critical position that examines an organization's impact on economic, social, and environmental factors – the three pillars of sustainability. Auditors assess how businesses manage resources, their effect on environment and communities, ethical supply chain practices, and adherence to sustainable standards. However, women remain underrepresented. QSI actively works to dismantle this barrier by providing women with the same opportunities and resources as their male counterparts. Leading the Charge in Gender Equality At QSI, we recognize that the path to a sustainable future is paved through equality. We firmly believe that women and men should have the same opportunities to shape a responsible and ethical world, which is why we are actively fostering a workplace where female sustainability auditors thrive. We actively promote a culture that empowers women auditors in several ways: Fair Hiring Practices QSI actively works to dismantle this barrier by implementing blind recruiting practices. This means resumes are reviewed without identifying information like gender, ensuring the selection process focuses solely on qualifications and experience. This approach allows talented women to be judged on their merits, increasing their chances of securing exciting opportunities as an Auditor. Equal Opportunity We ensure women have equal access to challenging assignments and leadership positions. Performance and qualifications are the sole criteria for advancement. Fostering Collaboration We cultivate an inclusive environment where women feel comfortable voicing their ideas and contributing to critical decision-making processes. Flexible Arrangements Support women in balancing work and family responsibilities by offering flexible work options and family-friendly policies. Benefits of a Gender-Balanced Workforce A workforce that reflects the diversity of the world brings a multitude of benefits. Here's how a gender-balanced team of Auditors strengthens QSI: Enhanced Decision-Making Diverse perspectives lead to richer discussions and a more comprehensive understanding of complex issues. Improved Client Service A diverse team of auditors can better relate to a wider range of clients, fostering stronger partnerships and a deeper understanding of their unique challenges and needs. Innovation and Creativity When diverse minds collaborate, innovation thrives. A gender-balanced team can spark new ideas and approaches, leading to a more dynamic and effective organization. Empowering women auditors is not just a matter of fairness; it's a strategic imperative for driving positive change in the sustainability landscape. By harnessing the talents and perspectives of women, we can strengthen the integrity and effectiveness of sustainability certification processes, ultimately contributing to a more resilient and equitable world for generations to come.  Let us continue to champion equality, diversity, and inclusion, not just on Kartini's Day, but every day, as we work towards a brighter and more sustainable future for all!
By Muhammad Imam Taufik 15 Apr, 2024
The image of a majestic whale entangled in plastic debris, or a sea turtle mistaking a plastic bag for a jellyfish, is a stark reminder of the growing crisis of ocean plastic pollution. Millions of tons of plastic waste enter our oceans each year, causing devastating consequences for marine ecosystems and ultimately, for ourselves. The fight against this plastic tide requires a multi-pronged approach, and at the very forefront stands a diverse group of individuals and organizations: the Ocean Bound Plastic (OBP) collectors. These dedicated entities play a critical role in intercepting plastic waste before it reaches our precious oceans, but their roles and responsibilities are as varied as the landscapes they operate in. By understanding this intricate network of collectors, we gain a deeper appreciation for the complex yet crucial efforts underway to protect our oceans. Collection Organization Lead the charge in OBP collection, responsible for organizing the systematic retrieval of OBP. These entities, whether companies or other organizations, stick to strict standards outlined in the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD). Small Collector While Collection Organizations handle large-scale collection, there's another important group: Small Collectors. These legal entities collect OBP and sell it to certified organizations under the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD) or the OBP Neutralization Services Provider Standard (OBP-NEU-STD). Independent Collector On a smaller scale are Independent Collectors, typically individuals or very small groups operating independently. Despite their modest size, Independent Collectors play a crucial role by collecting and selling smaller quantities of OBP, typically below 200 kilograms per day on a monthly average. Supplier Group These are a collaborative effort specifically designed for Small Collectors, which linked contractually to a certified organization, allow smaller entities to pool their resources and expertise. This collaborative approach makes OBP collection more accessible and efficient for smaller organizations, while ensuring adherence to OBP standards. Central to the effectiveness of these collection mechanisms are the standards set forth by the OBP Certification Program. By adhering to guidelines outlined in documents such as the OBP Collection Organization Standard (OBP-COL-STD), collectors ensure that their activities are not only effective but also environmentally responsible. These standards provide a framework for accountability, transparency, and continuous improvement within its ecosystem. If you're interested in learning more about how your organization can get involved in the OBP Certification Program, please visit our website or give us a call . See you, Qualizer !
Show More
Share by: